Pahlawan nasional

1.-Nani wartabon

-Nuku Muhammad amiruddin


2.-Nani wartabon

H. Nani Wartabone, (30 April 1907 – 3 Januari 1986) adalah putra Gorontalo dan tokoh perjuangan dari provinsi Gorontalo. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 085/TK/Tahun 2003 tertanggal 6 November 2003.[2] Semasa hidup, ia berorganisasi dan berjuang melawan kolonialisme di daerahnya pada masa perjuangan kemerdekaan. Ia mulai berjuang dengan mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. Lima tahun kemudian, ia menjadi Ketua PNI Cabang Gorontalo.[3] Karena dedikasi dan kontribusinya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo, Nani Wartabone mendapat julukan sebagai Petani Pejuang dan dianugerahi pula gelar adat Pulanga, "Talo Duluwa Lo Lipu" yang berarti "Sang Pembela Negeri".

-Nuku Muhammad amiruddin

Pada zaman pemerintahan Nuku (1797 – 1805), Kesultanan Tidore mempunyai wilayah kerajaan yang luas yang meliputi Pulau Tidore, Halmahera Tengah, pantai Barat dan bagian Utara Irian Barat serta Seram Timur. Sejarah mencatat bahwa hampir 25 tahun, Nuku bergumul dengan peperangan untuk mempertahankan tanah airnya dan membela kebenaran.


Dari satu daerah, Nuku berpindah ke daerah lain, dari perairan yang satu menerobos ke perairan yang lain, berdiplomasi dengan Belanda maupun dengan Inggris, mengatur strategi dan taktik serta terjun ke medan perang. Semuanya dilakukan hanya dengan tekad dan tujuan yaitu membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah dan hidup damai dalam alam yang bebas merdeka. Cita-citanya membebaskan seluruh kepulauan Maluku terutama Maluku Utara (Maloko Kie Raha) dari penjajah bangsa asing.

Sebagaimana di seluruh wilayah jajahannya di Indonesia, Belanda senantiasa turut campur dalam penentuan siapa yang berhak bertahta dalam sebuah kerajaan di Nusantara. Sosok yang bisa diajak bekerja sama biasanya akan ditunjuk sebagai penguasa dan sosok yang dianggap berbahaya, sekalipun pewaris sah tahta, akan disingkirkan. Begitu juga di kesultanan Tidore, dimana Sultan Jamaluddin adalah penguasa kesultanan Tidore. Karena dianggap berbahaya bagi kedudukan Belanda, Sultan Jamaluddin ditangkap dan diasingkan ke Batavia pada tahun 1779.


Berdasarkan tradisi kerajaan Tidore, pengangkatan raja baru harus berdasarkan silsilah (sesuai garis keturunan). Yang berhak menjadi Sultan Tidore waktu itu adalah Nuku, melanjutkan tahta Sultan Jamaluddin, ayahandanya. Namun Belanda tidak menghendaki Nuku naik tahta. Perlawanan Nuku Muhammad Amiruddin diawali ketika ia dan adiknya Kamaluddin menentang pengangkatan Kaicil Gay Jira oleh Belanda sebagai Sultan Tidore. Secara nyata Belanda menginjak-injak tradisi kesultanan Tidore, terlebih lagi setelah Belanda menurunkan Sultan Kaicil Gay Jira dan menunjuk putra Kaicil, Patra Alam, sebagai sultan Tidore yang baru.


Sebagai bentuk perlawanan, Nuku Muhammad Amiruddin pun menggalang kekuatan untuk melawan kompeni Belanda. Ia membangun armada Kora-kora di daerah sekitar Pulau Seram dan Irian Jaya dengan mendirikan basis pertahanan di Seram Timur pada tahun 1781. Mereka membangun benteng-benteng di pesisir pantai, menyebar ranjau di lautan, dan memasang meriam tempur.





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JENIS DAN WEWENANG LEMBAGA TINGGI NEGARA DI INDONESIA (29/11/2021)

 Sebagaimana manusia yang membutuhkan organ dalam tubuh untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Begitu juga dengan sebuah Negara, ia tentu juga membutuhkan organ untuk menjalankan fungsinya dalam pemerintahan. Dan organ negara itu bernama Lembaga Negara. Kelembagaan negara sendiri dibentuk dalam sejumlah bagian berdasarkan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda selama menjalankan tugasnya. Mengutip dari buku Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) karya Laurensius Arliman S, Hans Kelsen, ada dua definisi lembaga negara dalam arti luas dan arti sempit.   Lembaga dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Susunan lembaga negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia s...
Baca selengkapnya

PROSES PENYUSUNAN PERPPU (PKN Kelas VIII, Edisi 23 November 2021)

 Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang tata cara pembuatannya telah diatur. Indonesia adalah negara hukum dan hukum ini mengikat kepada seluruh anggota masyarakat. Hukum menjadi alat dalam menciptakan ketertiban dan keasilan. Tanpa hukum, kehidupan bermasyarakat akan mengalami kekacauan. Dan sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang adalah DPR. Sementara itu Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa dibuat oleh DPR, DPD atau Presiden.   Jokowi, Presiden RI (2019-2024) -- sumber:google Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (lihat detailnya) 2) Ketetapan MPR;  3) UU/Perppu; 4) Peraturan Presiden; 0) Peraturan Menteri; 5) Peraturan Daerah Provinsi; 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan untuk materi kali ini adalah mengenai Proses Penyusunan Pera...
Baca selengkapnya